PROFIL: Anggota Komisi IV DPRD Sumenep Sami’oeddin (dok: istimewa/Redaksi Rekam Satu)
SUMENEP | REKAM SATU – Program Sekolah Rakyat di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dinilai masih menghadapi sejumlah tantangan.
Salah satunya, berkaitan dengan rendahnya minatProgram Sekolah Rakyat di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dinilai masih menghadapi sejumlah tantangan.
masyarakat serta kesiapan fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar dalam program yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep untuk meningkatkan dukungan terhadap pelaksanaan Program Sekolah Rakyat.
Anggota Komisi IV DPRD Sumenep, Sami’oeddin, menyebutkan bahwa, minimnya minat masyarakat terhadap Sekolah Rakyat lantaran dipengaruhi oleh belum meratanya informasi yang diterima masyarakat mengenai keberadaan dan tujuan Sekolah Rakyat.
Untuk itu, ia mendorong pemerintah daerah agar melakukan sosialisasi secara lebih masif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Penyampaian informasi tidak cukup hanya dilakukan di wilayah perkotaan saja,” kata Sami’oeddin, Senin (31/08/2026).
Menurutnya, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Sumenep perlu membangun koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.
Kolaborasi tersebut penting agar penyampaian informasi dapat menjangkau masyarakat di desa-desa, termasuk wilayah yang berada jauh dari pusat kota.
Ia mengatakan, masyarakat perlu memperoleh penjelasan yang lengkap agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait program tersebut.
“Pemahaman publik terhadap Sekolah Rakyat harus dibangun secara utuh. Masyarakat perlu mengetahui tujuan pembentukan, arah pengembangan, serta berbagai manfaat yang ditawarkan melalui program pendidikan tersebut,” katanya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai, sosialisasi yang dilakukan secara terbuka, menyeluruh, dan berkelanjutan dapat meningkatkan pemahaman sekaligus membangun kepercayaan masyarakat.
Dengan informasi yang memadai, berbagai persepsi negatif terhadap Sekolah Rakyat diharapkan dapat ditekan. Program tersebut pun diharapkan mampu menjadi alternatif pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Selain aspek sosialisasi, Sami’oeddin juga meminta Pemkab Sumenep untuk memberikan perhatian terhadap kesiapan infrastruktur Sekolah Rakyat.
Salah satu fasilitas yang menjadi sorotan yakni ketersediaan gedung permanen yang dinilai penting untuk menunjang keberlangsungan program pendidikan tersebut.
Menurut Sami’oeddin, keberadaan gedung serta fasilitas pendidikan yang memadai tidak hanya berkaitan dengan kenyamanan proses belajar, tetapi juga menjadi indikator keseriusan pemerintah dalam menjalankan program tersebut secara berkelanjutan.
Fasilitas yang layak dan representatif, lanjutnya, juga dapat memberikan rasa aman sekaligus meningkatkan keyakinan orang tua untuk mempercayakan pendidikan anaknya melalui Sekolah Rakyat.
“Keberadaan fasilitas yang permanen sangat penting untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjalankan Sekolah Rakyat,” tandasnya.
Sami’oeddin berharap, pemerintah daerah memberikan dukungan secara optimal sehingga pelaksanaan Sekolah Rakyat di Sumenep dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
“Dengan dukungan infrastruktur yang layak, program tersebut diharapkan akan semakin dipercaya masyarakat dan mampu menjadi pilihan pendidikan bermutu bagi generasi muda Sumenep,” tutupnya.*
