SUMENEP | REKAM SATU – Upaya pemerintah mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian melalui Program 3 Juta Rumah disebut belum sepenuhnya ditopang oleh sistem pembiayaan yang efisien.
Di tingkat daerah, pengembang perumahan menilai mekanisme pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Bank Tabungan Negara (BTN) justru semakin memanjang.
Sejumlah pelaku usaha properti menyebut, perubahan tata kelola analisis kredit yang kini dipusatkan di kantor wilayah membuat proses persetujuan KPR tidak lagi bisa dipantau secara transparan dari kantor cabang. Kondisi ini dinilai menimbulkan ketidakpastian bagi konsumen maupun pengembang.
Pengembang Perumahan Bukit Damai, Nanda Wirya Laksana mengatakan, sistem sentralisasi analisis tersebut menghilangkan peran cabang sebagai penghubung utama antara bank dan masyarakat. Akibatnya, informasi mengenai status pengajuan sering kali tidak dapat dijelaskan secara pasti.
“Sekarang cabang hanya menerima berkas. Untuk disetujui atau tidak, semuanya menunggu wilayah. Developer dan konsumen akhirnya sama-sama menunggu tanpa kepastian waktu,” kata Wirya, Sabtu (10/1).
Ia menjelaskan, keterlambatan tersebut berimbas pada tertundanya serah terima unit rumah, meskipun konsumen telah memenuhi persyaratan administratif.
Bagi pengembang, situasi ini berisiko mengganggu perputaran modal dan rencana pembangunan lanjutan.
Masalah lain yang muncul adalah perbedaan sudut pandang antara analis kredit dan realitas ekonomi masyarakat lokal. Menurut Wirya, sebagian analis dinilai terlalu kaku dalam membaca sumber penghasilan calon debitur.
Ia mencontohkan kasus calon pembeli dari kalangan aparatur sipil negara yang memiliki usaha tambahan dengan pendapatan stabil. Meski secara faktual mampu mencicil, penghasilan nonformal tersebut kerap dianggap tidak kredibel.
“Padahal di daerah, usaha sampingan itu hal lumrah dan menjadi penopang utama ekonomi keluarga,” ujarnya.
Para pengembang menilai kondisi ini perlu segera mendapat perhatian dari manajemen BTN di tingkat pusat. Tanpa perbaikan sistem dan peningkatan pemahaman analis terhadap kondisi sosial ekonomi daerah, penyaluran KPR, terutama untuk rumah subsidi dikhawatirkan terus melambat.
Jika hambatan ini tidak diatasi, pengembang menilai target penyediaan jutaan unit rumah yang menjadi program unggulan pemerintah berpotensi sulit dicapai di lapangan. (*)
Penulis : Hasan Lintang
Editor : El Farhan
Sumber Berita: Rekam Satu
