SUMENEP | REKAM SATU – Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Republik Indonesia (DPC PWRI) Sumenep kembali mengadakan Focus Group Discussion (FGD) sebagai ruang dialog untuk membahas berbagai persoalan strategis di daerah.
Pada tahun ini, forum tersebut mengangkat tema “NgomBe (Ngobrol MBG): Program Berdampak, Lanjut atau Tidak?” dengan fokus pembahasan pada implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kamis (9/7/2026), di Tanean Cafe, Sumenep.
Acara tersebut dibuka oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan Setdakab Sumenep, Joko Satrio, yang hadir mewakili Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo.
Dalam sambutannya, Joko menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep berkomitmen mendukung pelaksanaan Program MBG sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat.
Meski demikian, ia menegaskan setiap program pemerintah perlu terus dievaluasi agar pelaksanaannya semakin optimal.
“Pemerintah Kabupaten Sumenep mendukung penuh seluruh upaya yang bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat, khususnya melalui Program MBG. Tetapi sebagaimana disampaikan Ketua PWRI, setiap program harus terus diawasi agar semakin baik dan mampu mencapai target yang telah ditetapkan,” ujarnya, Kamis (09/07/2026) pagi.
Menurut Joko, masa libur sekolah saat ini dapat dimanfaatkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Penghentian sementara distribusi makanan selama liburan dinilai menjadi waktu yang tepat untuk mengevaluasi sistem pelayanan sebelum program kembali dijalankan.
“Ketika tidak ada aktivitas pemberian makanan bergizi gratis, ini menjadi kesempatan bagi SPPG untuk berbenah, melakukan evaluasi, dan mempersiapkan pelayanan yang lebih baik saat kegiatan dimulai kembali,” katanya.
Ia juga memberikan apresiasi atas inisiatif PWRI Sumenep yang menghadirkan forum diskusi tersebut. Menurutnya, media memiliki fungsi penting dalam memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat, menangkal penyebaran hoaks, sekaligus menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat.
“Media memiliki peran penting menyampaikan informasi yang benar, mengedukasi masyarakat, sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Saya berharap forum ini dapat menjadi kontribusi nyata media dalam menjembatani harapan masyarakat dengan pelaksanaan Program MBG,” ucapnya.
Joko menambahkan bahwa Program MBG sebagai salah satu program prioritas nasional memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Namun, ia mengakui pelaksanaannya masih memerlukan berbagai masukan agar semakin efektif.
“Pada dasarnya tidak ada program pemerintah yang niatnya tidak baik. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan gizi masyarakat. Dalam pelaksanaannya tentu masih ada berbagai persoalan yang perlu dievaluasi bersama. Forum seperti ini menjadi ikhtiar yang sangat baik untuk mencari solusi,” tuturnya.
Di penghujung sambutannya, Joko berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, media, tenaga kesehatan, akademisi, dunia pendidikan, dan masyarakat terus diperkuat sehingga pelaksanaan Program MBG mampu memberikan manfaat yang lebih luas.
Sementara itu, Ketua DPC PWRI Sumenep, Rusydiyono, menjelaskan bahwa FGD tersebut merupakan agenda tahunan organisasi yang secara konsisten membahas isu-isu aktual di Kabupaten Sumenep. Pada 2024, PWRI mengangkat persoalan petani tembakau, dilanjutkan pembahasan masa depan olahraga daerah pada 2025, dan tahun ini memilih Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
“Tahun 2024 kami fokus mengawal isu petani tembakau. Tahun 2025 membahas masa depan olahraga Kabupaten Sumenep. Tahun ini kami memilih Program Makan Bergizi Gratis karena merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang menjadi perhatian publik,” katanya.
Yono, sapaan akrab Rusydiyono, menegaskan bahwa sebagai organisasi profesi wartawan, PWRI berkewajiban menjalankan fungsi kontrol sosial melalui pemberitaan yang berimbang, objektif, dan berbasis fakta.
Ia menjelaskan, selama pelaksanaan MBG di Sumenep, media telah melakukan konfirmasi kepada berbagai pihak sehingga muncul beragam pandangan yang perlu dibahas bersama dalam satu forum.
“Melalui FGD ini kami mempertemukan semua pihak agar dapat memberikan penjelasan, konfirmasi, sekaligus testimoni terhadap pelaksanaan MBG selama ini. Harapannya lahir rekomendasi yang konstruktif agar program ini semakin baik,” ujarnya.
Menurutnya, banyaknya tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan MBG juga menjadi alasan utama dipilihnya tema tersebut sebagai bahan diskusi.
“Pada umumnya orang yang menerima bantuan akan menyampaikan rasa terima kasih. Namun dalam pelaksanaan Program MBG justru muncul banyak protes di beberapa tempat. Mengapa hal itu terjadi? Apa penyebabnya? Itulah yang ingin kami pecahkan bersama melalui forum diskusi ini,” pungkasnya.
FGD tersebut dihadiri berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan Program MBG, mulai dari unsur pemerintah daerah, legislatif, akademisi, tenaga kesehatan, hingga insan pers.
Dalam diskusi itu, PWRI menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Kepala KPPG Surabaya Kusmayanti, Anggota DPRD Sumenep Hairul Anwar, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Mohamad Iksan, serta Ketua Tim Kerja Gizi Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Sumenep yang juga merupakan Anggota Satgas MBG Kabupaten Sumenep, Ahmaniyah. Jalannya diskusi dipandu oleh Duta Wicara Jawa Timur 2025, Aliya Zahra, sebagai moderator.*
Penulis : SAN'X
Editor : JAUHED
Sumber Berita: REDAKSI REKAM SATU
