SUMENEP | REKAM SATU – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka penyusunan Roadmap Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumenep. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Potre Koneng.
Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, mengatakan penyusunan roadmap tersebut harus menghasilkan arah pembangunan ekonomi yang dapat diterapkan secara nyata.
Menurutnya, dokumen yang disusun tidak boleh hanya menjadi arsip perencanaan, tetapi harus menjadi acuan bersama dalam mendorong perubahan dan percepatan ekonomi daerah.
Ia menilai keberhasilan pembangunan ekonomi tidak cukup dilihat dari angka pertumbuhan semata. Pertumbuhan yang berkualitas harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, menghasilkan nilai tambah, menekan angka kemiskinan, memperkuat daya saing serta memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas.
“Tidak ingin lagi hanya berbicara mengenai potensi. Kita harus bergerak dari potential-based planning menjadi action-oriented planning,” ungkap Arif, Kamis (13/08/2026)
Menurutnya, Sumenep memiliki berbagai sumber daya yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi, di antaranya pertanian, perikanan, peternakan, garam, perkebunan, pariwisata bahari dan budaya, industri kreatif, UMKM, perdagangan, jasa hingga sektor minyak dan gas bumi.
Namun, kondisi geografis Sumenep yang terdiri atas wilayah daratan dan kepulauan menjadi tantangan tersendiri. Karena itu, diperlukan kajian yang lebih terukur untuk menentukan sektor mana yang paling potensial menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.
Arif menyebut sejumlah sektor yang perlu mendapatkan perhatian dalam kajian tersebut, seperti pertanian dan hilirisasinya, perikanan serta industri pengolahan, garam, pariwisata, UMKM, industri kreatif, perdagangan dan jasa, investasi serta sektor industri.
Ia juga membuka peluang adanya strategi pengembangan ekonomi melalui keterhubungan antarsektor sehingga terbentuk rantai nilai yang memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
Dalam penyusunan roadmap, Arif menekankan setidaknya lima aspek utama. Pertama, pemerintah harus menentukan sektor unggulan yang benar-benar menjadi prioritas agar kebijakan dan anggaran pembangunan memiliki arah yang jelas.
Kedua, pengembangan ekonomi harus diarahkan pada hilirisasi sehingga hasil produksi daerah tidak berhenti sebagai komoditas mentah. Dengan meningkatnya pengolahan di daerah, nilai ekonomi yang dihasilkan diharapkan semakin besar dan berdampak terhadap pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja maupun peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketiga, strategi investasi harus dibuat lebih konkret. Roadmap perlu memetakan kebutuhan investasi, sektor dan wilayah yang potensial, kesiapan pemerintah daerah, berbagai kendala investasi serta dukungan pembiayaan yang diperlukan.
Keempat, penguatan UMKM harus dilakukan secara lebih menyeluruh. Tidak hanya melalui pelatihan, tetapi juga dengan meningkatkan akses permodalan, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi, kualitas produk, sertifikasi, desain kemasan, pemasaran hingga memperluas akses pelaku usaha lokal ke rantai pasok yang lebih besar.
Kelima, setiap program harus memiliki target dan pembagian tanggung jawab yang terukur. Kejelasan mengenai pelaksana, waktu pelaksanaan, kebutuhan anggaran serta indikator keberhasilan menjadi bagian penting agar roadmap dapat benar-benar dijalankan.
Selain strategi jangka menengah dan panjang, Bappeda juga mendorong adanya program quick wins. Program tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat segera melihat dampak nyata dari kebijakan percepatan ekonomi, terutama dalam hal peningkatan aktivitas usaha, investasi, lapangan pekerjaan dan pendapatan.
“Kami tidak membutuhkan roadmap yang terlalu teoritis dan sulit diterapkan. Yang kami butuhkan adalah roadmap yang tajam, realistis, terukur, memiliki prioritas, memiliki target, jelas perangkat daerah penanggung jawabnya, jelas kebutuhan pendanaannya, dan dapat menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah,” tegasnya.
Arif menegaskan percepatan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dibebankan kepada satu organisasi perangkat daerah (OPD).
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan memiliki peran dalam pengembangan UMKM, industri dan perdagangan. Sementara sektor pertanian dan perikanan menjadi bagian penting dalam penguatan komoditas unggulan daerah.
DPMPTSP memiliki peran dalam menarik investasi dan menciptakan kemudahan berusaha. Dinas Tenaga Kerja berkaitan dengan penyediaan kesempatan serta peningkatan kualitas tenaga kerja. Sementara Disbudporapar berperan dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.
Dukungan infrastruktur diperlukan untuk memperkuat konektivitas dan kawasan ekonomi. Diskominfo turut berperan dalam transformasi digital, sedangkan perbankan dapat mendukung pembiayaan pelaku usaha.
Di sisi lain, BPS memiliki peran penting dalam menyediakan data statistik sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Dalam konteks tersebut, Bappeda bertugas memastikan seluruh unsur tersebut berjalan dalam satu arah dan terintegrasi dalam strategi pembangunan ekonomi Kabupaten Sumenep.
Arif juga meminta pelaksanaan FGD tidak sebatas menjadi forum penyampaian materi. Forum tersebut harus dimanfaatkan untuk bertukar data, mengevaluasi program, mengidentifikasi persoalan di lapangan, menginventarisasi regulasi yang menjadi kendala, menggali potensi baru, menyelaraskan program antarlembaga serta merumuskan peluang investasi yang dapat segera ditindaklanjuti.
Ia berharap roadmap yang dihasilkan nantinya menjadi dokumen bersama Pemerintah Kabupaten Sumenep, bukan hanya milik Bappeda. Dokumen tersebut diharapkan menjadi pijakan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan agenda percepatan ekonomi daerah.
“Keberhasilan percepatan ekonomi Kabupaten Sumenep tidak ditentukan oleh satu OPD, tetapi oleh sinergi seluruh kekuatan yang kita miliki, yakni pemerintah, dunia usaha, perbankan, akademisi, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan,” pungkas Arif.
Melalui penyusunan roadmap tersebut, Pemkab Sumenep menargetkan terbentuknya strategi pembangunan ekonomi yang lebih fokus, terukur dan aplikatif, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus berkualitas, inklusif, berdaya saing dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.*
Penulis : SAN'X
Editor : JAUHED
Sumber Berita: REDAKSI REKAM SATU
